Rusia Tak Lagi Mengakui Mahkamah Pidana Internasional

Rusia menarik diri dari Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah ICC menyebut reunifikasi Rusia dengan Krimea adalah sebuah konflik bersenjata. Dokumen yang telah ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut telah dipublikasikan dalam website resmi mengenai informasi legal, demikian dikabarkan Pravda.ru.

Lima Pertanyaan Penting Mengenai Krimea

Dalam dokumen disebutkan bahwa Rusia tak lagi mau terlibat dalam Statuta Roma. “Sesuai proposal yang diajukan Kementerian Hukum Federasi Rusia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia serta badan federal eksekutif lain, Pasukan Bersenjata Rusia, Kantor Jaksa Agung serta Komite Investigasi Federasi Rusia mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal PBB untuk tidak lagi menjadi pihak yang terlibat dalam Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, yang diadopsi dalam konferensi diplomatik yang berkuasa penuh di bawah naungan PBB di Roma pada 17 Juli 1998 dan ditandatangani atas nama Federasi Rusia pada 13 September 2000,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Sesuai perintah Putin, Kementerian Luar Negeri Rusia akan mengirim pemberitahuan pada Sekretariat Jenderal PBB.

Pada 16 November lalu, jaksa ICC di Den Haag Fatou Bensouda menetapkan bahwa situasi di Krimea dan Sevastopol ialah konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Federasi Rusia.

Menurut Kremlin, pernyataan ICC mengenai konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia tak sesuai kenyataan “Pernyataan ini tentu saja berlawanan dengan kenyataan, berlawanan dengan posisi kami, berlawanan dengan posisi yang diungkapkan masyarakat Krimea dalam referendum, saat mereka memutuskan untuk menjadi bagian dari Rusia,” tutur Sekretaris Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov.

Menurut Peskov, hal yang sama berlaku untuk konflik di Donbass. “Ini berlawanan dengan kenyataan, karena konflik di Donbass merupakan perang sipil di Ukraina – ini adalah konflik domestik Ukraina,” terang Peskov.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut ICC bekerja secara tak efisien dan bias. “Sayangnya, ICC belum memberikan harapan, juga belum menjadi independen sepenuhnya sebagai badan otoritas keadilan internasional,” bunyi pesan dari Kementerian Luar Negeri Rusia.

Pesan tersebut memaparkan bahwa selama aktif sepanjang 14 tahun, ICC mengeluarkan empat hukuman yang menghabiskan lebih dari satu miliar dolar AS untuk pekerjaan tersebut. Maka dari itu, Rusia menarik tanda tangannya dari Statuta ICC. 

Sebelumnya, Rusia juga mengecam keras draf resolusi terbaru yang disetujui komite Majelis Umum PBB mengenai Krimea atas sejumlah pelanggaran HAM di semenanjung tersebut. Rusia menganggap resolusi yang disponsori Ukraina tersebut bias dan tak merefleksikan situasi sesungguhnya di wilayah tersebut.