Kelompok Militan Suriah Gunakan Gas Mustard untuk Menyerang Warga Sipil

Zat kimia yang ditemukan di dalam peluru mortar dari serangan kelompok militan di sebuah desa di Aleppo, Suriah adalah gas mustard, demikian disampaikan para pakar dari Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilaporkan RT, Sabtu (26/11).

Pada 16 November lalu, pakar militer Rusia menemukan peluru mortar 240 mm buatan rumah yang disertai sebuah kapsul di wilayah desa Maarat Umm Hawsh di Aleppo. Mortar tersebut digunakan pada serangan 16 September lalu, yang melukai 40 orang. Mortar dengan kapsul tersebut penuh cairan berminyak berwarna gelap. 

"Sebuah analisis yang dilakukan dengan kesesuaian tinggi berdasarkan persyaratan prosedur OPCW (Organisasi PBB dalam Pelarangan Senjata Kimia) mengonfirmasi bahwa sampel yang diambil dari area penembakan mengandung gas mustard," terang pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia. 

Para pakar menambahkan bahwa zat kimia tersebut sangat mungkin merupakan buatan rumah, yang membuktikan bahwa kelompok militan di Suriah memiliki sistem produksi senjata kimia. 

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa gas mustard dan zat kimia lainnya diimpor dari Negara ketiga, menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia telah mencoba mengidentifikasi kemungkinan sumber pemasok senjata kimia kelompok militan Suriah. 

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, penemuan para pakar Rusia serta bukti yang dikumpulkan dari wilayah serangan telah diberikan ke Otoritas Nasional Suriah yang mengawasi implementasi Konvensi Senjata Kimia. 

Menurut para pakar Rusia, ini bukan merupakan kasus pertama kelompok militan menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil. Pada 21 November, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa terdapat klorin dan fosfor putih dalam sampel yang ditemukan di barat daya Aleppo. Menindaklanjuti penemuan ini, Rusia meminta OPCW mengirim pakar ke Suriah untuk berpartisipasi dalam analisis sampel. Namun, badan PBB tersebut terkesan enggan ikut serta dalam investigasi, dengan alasan keamanan. 

Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengkritik keputusan OPCW dengan berasumsi hal tersebut diambil 'karena tekanan dari negara Barat'.

Kini, Rusia berusaha mengirimkan sampel tersebut untuk analisis di Den Haag, terang Lavrov.