Apakah Konfrontasi Trump Akan Membuat Tiongkok Beraliansi dengan Rusia?

Untuk menilai dampak dari kebijakan-kebijakan baru Presiden AS Donald Trump terhadap strategi militer Tiongkok, dua kesalahpahaman perlu disingkirkan dari pandangan.

Kesalahpahaman pertama adalah bahwa sikap konfrontasi Trump terhadap Tiongkok itu berbeda dibandingkan dengan era Barack Obama. Nyatanya, sikap menekan AS yang memperlihatkan bahwa mereka siap menghadapi konflik mendatang telah dimulai sejak pemerintahan sebelum Trump.

Sejak dipimpin Obama, AS telah mulai meningkatkan kehadiran militernya di Pasifik serta memperkuat aliansi militer yang sudah terjalin. Bahkan kooperasi militer dengan Taiwan telah terbentuk sejak jaman presiden George W. Bush.

Trump memang menggagalkan diplomasi ekonomi Obama di Asia – Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) – namun ia melakukan ini murni karena alasan politik. Para pendukung Trump sangat membenci TPP, dan mereka tidak akan memaafkan apabila Trump mendukung perjanjian ini.

Meskipun pemerintahan Trump tidak bertanggung jawab terhadap ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok, kemungkinan hal itu akan tetap berlanjut mengingat kebijakan dari pemerintahan ke pemerintahan di Washington dari dulu hingga sekarang cenderung konsisten.

Program militer semu

Kesalahpahaman kedua adalah adanya peningkatan aktivitas militer diseluruh dunia.

Kita harus paham bahwa kebanyakan program militer saat ini semu. Saat ini dibutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan sistem senjata yang kompleks dan mahal dari nol dibandingkan abad ke-20.

Kebanyakan sistem senjata yang akan dikerahkan saat ini sebenarnya sudah dikembangkan dari beberapa dekade yang lalu. Sebagai contoh, pengembangan misil DF-41 Tiongkok dimulai sejak 1980an. Perlu diketahui bahwa perubahan politik terjadi lebih cepat ketimbang inovasi militer.

Hasilnya, perencanaan militer negara-negara besar terhitung beresiko. Inilah mengapa perencanaan militer Tiongkok pada 1990an memusatkan pada konflik-konflik potensial dengan AS.

Tiongkok tidak akan mengubah prinsipnya

Tekanan dari AS terhadap Rusia yang meningkat dari 2014 hingga 2016 menghasilkan intensifikasi yang signikan dalam kerja sama Rusia-Tiongkok dalam bidang militer.

Skala kerja sama militer kedua negara memuncak pada 1990an hingga awal 2000an – bahkan tahun 2016, Rusia menyuplai Tiongkok senjata senilai 3 miliar dolar AS. Selain itu, latihan militer gabungan juga semakin meningkat dan beragam.

Gelombang tekanan baru dari AS terhadap Tiongkok kemungkinan besar akan membuat Beijing bekerja sama dengan Moskow.

Kerja sama ini diantaranya latihan militer berskala besar yang diikuti angkatan udara, laut, dan darat; latihan pertahanan misil yang terkomputerisasi; latihan gabungan tim antiterorisme dan penegakan hukum; serta pertukaran delegasi.

Langkah besar bagi Rusia dan Tiongkok selanjutnya adalah pembentukan aliansi militer-politik. Persatuan melawan AS tersebut dapat bertumbuh hingga adanya aksi serupa di berbagai belahan lain di dunia, dan melindungi Tiongkok dibawah “perlindungan nuklir” Rusia. Namun begitu, untuk mencapai ini, dibutuhkan perubahan prinsip dasar kebijakan luar negeri antara kedua negara.

Tiongkok nampaknya akan sulit mengubah prinsip menolak aliansi militer mereka, meskipun hal itu masih dapat diperdebatkan.

Kita dapat berasumsi bahwa kebijakan yang lebih agresif dari Trump akan membuat Tiongkok membalas dendam dengan menguatkan lini politiknya dan meningkatkan investasi di pertahanan.

Hal ini dapat membuat Rusia-Tiongkok meningkatkan jumlah dan skala latihan militer gabungan dan menambah jumlah program kooperasi militer. Bagaimanapun juga, saat ini tidak ada pertanda bahwa Moskow ataupun Beijing siap untuk membentuk aliansi resmi.

Vasily Kashin adalah peneliti senior di Institut Studi Timur Jauh dan Sekolah Tinggi Ekonomi (HSE) di Moskow.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.