Selain S-400 dan Suriah, Apa Saja yang Akan Putin-Erdoğan Bahas di Moskow?
Erdoğan akan memiliki agenda yang sangat padat di Rusia. Kedua negara akan mendiskusikan pemulihan hubungan setelah konflik yang dimulai pada November 2015, ketika Ankara menjatuhkan sebuah jet tempur milik Rusia karena melanggar dan melewati langit Turki. Setelah insiden tersebut, Rusia memberlakukan sanksi terhadap barang-barang dari Turki, membekukan visa untuk orang Turki, dan melarang penjualan paket berlibur ke Turki.
Saat ini memang kedua negara sudah memperbaiki hubungan secara formal —terlihat dari adanya perjanjian antarpemerintah mengenai pembangunan saluran pipa gas Turkish Stream, pembatalan sanksi produk pertanian, serta pencabutan pelarangan paket berlibur ke Turki. Namun begitu, sanksi terhadap beberapa produk Turki lainnya masih berlaku. Isu pemulihan hubungan kedua negara ini akan diangkat dalam kunjungan Erdoğan.
“Turki ingin Rusia mencabut semua sanksi ekonomi dan pelarangan visa untuk orang Turki,” ungkap Kerim Has, seorang pakar isu Rusia dan Eurasia di USAK, think tank (wadah pemikir) independen yang berlokasi di Ankara. Namun, Has percaya bahwa ini tidak akan terjadi. “Moskow tidak tertarik membahas itu. Mungkin saja sanksi terhadap beberapa produk atau pelarangan visa dicabut, tapi tidak semuanya.”
Siapa yang harus dianggap teroris?
Putin dan Erdoğan juga akan membahas beberapa hal lain. Salih Yilmaz, analis politik dari Universitas Yildirim Beyazit di Ankara percaya bahwa kedua pemimpin akan menyentuh isu-isu penting di Ankara seperti aktivitas Partai Buruh Kurdistan (PKK) dan Kelompok Teror Gulen (FETO) di Rusia. FETO, yang didirikan oleh Fethullah Gulen, dan PKK adalah organisasi yang dianggap teroris di Turki, karena mereka diduga mengatur upaya kudeta pada 2016 di sana. Namun begitu, Rusia belum secara resmi menganggap keduanya organisasi teroris.
“Turki sangat khawatir dengan fakta bahwa ada kantor PKK di Moskow,” ujar Salih Yilmaz.
Pada Rabu (1/3), Dewan Federasi Rusia meratifikasi perjanjian Rusia-Turki mengenai kerja sama gotong royong terhadap tindak kejahatan dan ekstradisi pelaku kriminal. Para pakar percaya bahwa ini akan memberikan pemerintah Turki kesempatan memburu anggota-anggota FETO dan PKK di wilayah Rusia.
“Adanya perjanjian ini mengartikan bahwa kami ingin bekerja sama tidak hanya dalam isu terorisme tapi juga mengekstradisi orang yang Rusia dan Turki anggap tidak dapat dipercaya,” ujar Yuri Mavashev, Direktur Departemen Politik di Pusat Studi Turki Modern.