Revisi UU MD3 Dinilai Kemunduran Demokrasi di Indonesia
Setelah DPR menyetujui Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).